Empat perempuan paruh baya tampak sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing di dalam sebuah bangunan mirip rumah toko (ruko) dengan satu pintu dan jendela besar yang terbuka lebar. Dari kejauhan, tampak ada yang menyusun buku-buku laporan dan tumpukan kertas, seorang lagi sibuk mengeluarkan laptop dari tasnya dan menyiapkan kabel untuk menyambungkan colokan pada aliran listrik, ada juga yang sedang dibuk mengamati angka demi angka pada sebuah buku besar yang cukup tebal di atas meja, dan seorang lainnya sedang memisahkan kursi plastik dari tumpukannya yang tersusun.

IMG_8690

Mereka adalah Ngatemi, Jumikem, Niken, dan Sunarwi. Pengurus Koperasi Wanita “Karya Perempuan Mandiri” Desa Watusigar Kec. Ngawen Gunungkidul. Seperti biasa, setiap seminggu sekali di hari Rabu, Koperasi yang anggotanya berjumlah lebih dari 100 orang ini rutin membuka layanan simpan-pinjam dan pembayaran angsuran bagi anggota. “pengurusnya yang datang (aktif) ya cuma ini, Mas”, ucap Ngatemi saat saya mulai masuk kantor sambil menyalami satu persatu-satu pengurus.

Sesuai dengan fungsi dan peran yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, semua lembaga yang berbadan hukum koperasi harus mampu turut serta membantu meningkatkan sektor ekonomi masyarakat. Begitupun dengan Kopwan KPM, sejak mulai berdiri hingga saat ini, melalui kegiatan simpan-pinjam turut serta membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Watusigar. karena memang sebagian besar anggotanya adalah masyarakat Desa Watusigar Kec. Ngawen Gunungkidul.

Meskipun begitu, di sisi lain fungsi dan peran KPM dalam meningkatkan sektor ekonomi masyarakat belum juga maksimal. Saat ini KPM masih dibebani kredit macet dikisaran Rp 20juta. Kondisi ini memberikan dampak negatif terhadap perputaran kas koperasi yang semakin kecil. Artinya, situasi ini menunjukkan bahwa selama ini KPM masih dalam fungsi “pemberi pinjaman”, tidak lebih dari itu. Keberadaan KPM di tengah-tengah masyrarakat, ibarat dunia medis (obat), masih sebatas sebagai “penghilang rasa sakit sementara”. Masyarakat (anggota) yang terdesak kebutuhan ekonomi, KPM lah tempat mereka (anggota) mencari jalan keluar.

Salah satu faktor yang menyebabkan besarnya nilai kredit macet adalah karena banyaknya anggota (debitur) yang mempunyai beban hutang lain diberbagai lembaga keuangan diluar KPM. Sehingga kewajiban angsuran hutang di KPM terbengkalai. Menurut pengakuan Sunarwi dan Jumikem, saat ini masyarakat desa Watusigar sebagian kecil terjerat hutang kepada bank-bank plecit atau rentenir. Bahkan, salah satu anggota KPM yang angsuran hutangnya macet, saat dikroscek ke kediamannya sudah tidak tinggal di rumah. Yang bersangkutan minggat diusir oleh mertuanya lantaran hutangnya dimana-mana. “dia sudah minggat. Sudah diusir mertuanya” kata Sunarwi saat mengobrol disela-sela kesibukannya memindahkan angka-angka dari satu buku ke buku lainya.

Selama proses pendampingan hari buka layananan Kopwan KPM pada Rabu (7/3) kemaren, tidak banyak anggota yang datang ke Kantor KPM. Seharian itu, pengurus hanya melayani 2 orang anggota yang datang ke kantor. 2 orang tersebut sama-sama dalam rangka pengajuan pinjaman. Anggota yang datang lebih awal adalah seorang ibu yang  didampingi suaminya. Beliau mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Tidak ada keterangan, uang pinjaman tersebut untuk keperluan apa.

IMG_8693Anggota yang datang kemudian, sebelum berangkat ke Kantor, terlebih dahulu mengontak salah satu pengurus lewat pesan singkat. Kebetulan yang bersangkutan masih ada tanggungan angsuran yang belum selesai. Seperti yang dikatakan Sunarwi saat membacakan pesan singkat yang dimaksud, anggota ini akan melunasi sisa tagihan sebelumnya hari ini dan akan mengajukan pinjaman kembali di hari yang sama. menurutnya, uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan membayar perpanjangan kos anaknya yang kuliah di Universitas Gunungkidul Yogyakarta.

[yskk/han]

Iklan