img_20180320_080405.jpgUndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa bangsa ini harus mempunyai sistem perencanaan pembangunan yang yang jelas. Yakni mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga pusat. setiap langkah-langkah pembangunan yang ditempuh lembaga negara tersebut sudah harus terencana dan terukur. Rencana Pembangunan (Musrenbang) dipilih pemerintah sebagai langkah tepat untuk mewujudkan hal tersebut.

Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan. Partisipasi atau keterlibatan para pemangku kepentingan adalah kunci terselenggaranya penyusunan rencana pembangunan yang baik dan maksimal. Komitmen semua pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana mereka terlibat aktif dalam proses Musrembang.

IMG_20180320_091859

Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, Selasa (20/3) kemaren, menyelenggarakan Musrenbang di Bangsal Sewokoprojo Wonosari Gunungkidul. Musrembang ke-3 ini merupakan bagian proses perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tahun 2019 yang akan datang.

Musrenbang ini dihadiri langsung oleh Bupati Gunungkidul Hj. Badingah  Yang sekaligus secara resmi membuka acara rutin tahunan daerah tersebut. Dalam kesempatannya, Badingah berharap acara Musrenbang ini benar-benar dimanfaatkan oleh semua elemen dan pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan demi tercapainya pembangunan di Kabupaten Gunungkidul ke depan yang lebih baik. Terutama dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Gunungkidul.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta saat menyampaikan materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 mengungkapkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul ada 6 (enam): (1) Pendidikan dan kesehatan, (2) Sosial, budaya dan penanggulangan kemiskinan, (3) Ekonomi dan pariwisata, (4) infrastruktur, pengembangan wilayah dan tata ruang, (5) Ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana, (6) Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Turut hadir sebegai peserta pada forum rutinan tersebut adalah perwakilan seluruh aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), kelompok masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

(yskk/han)

Iklan