Pintu Gerbang Balai Desa Karangrejek

GUNUNGKIDUL – Kamis (11/10) pagi, saya bersama unit Pengembangan Sumber Daya (PSD) yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) Iwan Setiyoko mengagendakan untuk melakukan kunjungan ke Desa Karangrejek, Kec. Wonosari,  Kab. Gunungkidul. Salah satu desa di Gunungkidul yang cukup terkenal dengan pengelolaan BUMDes-nya, terutama dalam usaha Pengelolaan Air Minum (PAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Desa.

Sehari sebelumnya, saya menghubungi pengelola BUMDes Karangrejek Bapak Martono untuk mengabari bahwa kamu akan berkunjung ke BUMDes Karangrejek, karena pada hari yang ditentukan beliau sedang ada agenda ke luar kota, beliau merekomendasikan kami untuk menemui Kepala Desa Karangrejek Bapak Purwana. Menurut beliau, dalam struktur Kepengurusan BUMDes, Pak Purwana menjabat sebagai Pembina BUMDes dan memastikan kalau Beliau juga paham terkait pengelolaan BUMDes Karangrejek.

Sesampainya di Balai Desa Karangrejek, sekitar jam 09:15 WIB, Pak Kades sedang tidak berada di Balai Desa, beliau menghadiri pertemuan Kelompok Tani. Harapan untuk menemui Pak Kades tidak bisa terpenuhi. Saat kami hubungi, Pak Kades memohon maaf tidak dapat menerima kedatangan kami karena harus mengikuti rapat di Pertemuan Kelompok Tani. Beliau meminta kami menemui Sekretaris Desa untuk mengambil profil BUMDes yang sudah disediakan.

Balai Desa Karangrejek

Peluang YSKK dalam Pengembangan BUMDes di Gunungkidul

Badan Usaha Milik Desa yang familiar dengan singkatan BUMDes merupakan sebuah gerakan untuk membangun kekuatan ekonomi lokal di wilayah pedesaan. Melalui semangat kemandirian, kebersamaan dan gotong-royong, BUMDes diharapkan mampu mengembangkan aset atau sumber daya yang ada di desa untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Istilah BUMDes sendiri bisa dikatakan muncul bersamaan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. Sebelum kebijakan ini lahir, pada dasarnya semangat untuk mengembangkan perekonomian desa sudah banyak dilakukan di berbagai daerah. Hanya saja nama dan istilahnya berbeda-beda.

Pada Tahun 2014, pemerintah kembali menegaskan akan pentingnya pengembangan ekonomi di desa. Melalui Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 Pasal 87 dan Peraturan Pemerintah No. 43/2014 pasal 132 secara spesifik menjelaskan bahwa setiap desa di beri peluang yang sama untuk mendirikan BUMDes, meski hal itu bukanlah sesuatu yang bersifat kewajiban yang memaksa.

Hingga akhir tahun 2017, menurut data Kemendes PDTT, BUMDes yang terdaftar sudah mencapai 22.000 dari 74.910 desa atau meningkat dari tahun sebelumnya 2016 yang masih berjumlah 18.000 BUMDes.

Di Kabupaten Gununglidul sendiri, menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DP3AKBPM&D) Kabupaten Gunungkidul, dari 144 Desa di Gunungkidul terdapat 60 Desa yang sudah mendirikan BUMDes. Dari 60 BUMDes tersebut terdapat 10 BUMDes yang sudah benar-benar berjalan yang kelihatan aktifitas dan usaha yang dijalaninya. Selebihnya masih jalan di tempat dan cenderung pasif.

Proses pengembangan BUMDes tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Desa dan Masyarakat desa. Butuh dukungan berbagai elemen untuk turut serta membantu proses pengembangan BUMDes sesuai dengan kapasitas masing-masing. Organisasi masyarakat sipil (OMS), misalnya, dapat berkontribusi dalam pendampingan dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk mengelola dan menjalankan usaha BUMDes. Melihat perkembangan desa dalam pengembangan BUMDes di Gunungkidul yang masih lamban, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) sebagai organisasi masyarakat sipil mempunyai peluang besar untuk turut serta dalam pengembangan BUMDes di desa-desa di kabupaten Gunungkidul. Dari hasil pengamatan YSKK selama ini, lambannya perkembangan BUMDEs disebabkan lemahnya kapasitas pengelola (SDM) BUMDes. Dari situ, YSKK dapat mengambil peran dalam peningkatan kualitas SDM pengelola BUMDes di Gunungkidul. [han/yskk]

Iklan